Senin, 01 Oktober 2012

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK



1.      URAIAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Tahun 1991 merupakan saat mulanya perkembangan dalam bidang akuntansi pemerintah dengan keputusan mentri keuangan Republik Indonesia No 476/KMK/01/1991. Reformasi keuangan negara di penghujung tahun 1990an berupa diterbitkannya tiga paket UU di bidang keuangan negara yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.
Perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003. Oleh karena itu, perubahan basis akuntansi pemerintahan di Indonesia dari basis kas menuju basis akrual dilakukan secara bertahap.
Berdasarkan  Pasal 32 UU 17 Tahun 2003 dan Pasal 57 UU 1 Tahun 2004, penyusunan standar akuntansi pemerintahan ditugaskan pada  suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden, komite tersebut adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).  Organisasi KSAP terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja yang dibantu oleh Kelompok Kerja. Komite Konsultatif  bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Untuk menjaga kualitas Standar Akuntansi Pemerintahan, maka proses penyusunannya melalui mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap  kegiatan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh Komite. Proses penyiapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan ini adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahap tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut:

a)      Identifikasi topik dan konsultasi dengan Komite Konsultatif;
b)      Pembentukan Kelompok Kerja;
c)      Riset, Penulisan, dan Pembahasan Draft Awal;
d)     Pengambilan Keputusan oleh Komite;
e)      Peluncuran Draft Publikasian;
f)       Public hearing dan limited hearing;
g)      Pembahasan tanggapan atas draft dan masukan dari hearings;
h)      Permintaan & pembahasan pertimbangan BPK;
i)        Finalisasi dan penetapan standar;
j)        Sosialisasi.

Selain itu, dalam menyusun SAP, KSAP mengunakan materi/referensi yang dikeluarkan oleh:

a.       International Federation of Accountants;
b.      International Accounting Standards Committee;
c.       International Monetary Fund;
d.      Ikatan Akuntan Indonesia;
e.       Financial Accounting Standard Board;
f.       Governmental Accounting Standard Board;
g.      Pemerintah Indonesia, berupa peraturan-peraturan di bidang keuangan negara;
h.      Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.

Pada tahun 2005, Presiden SBY menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  yang merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual penuh. SAP  mulai diberlakukan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Tahun Anggaran 2005. Berdasarkan PP  tersebut, akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi basis kas menuju akrual (cash basis toward accrual), artinya  menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
2.      PROSES PENGANGGARAN

Ø  PEMERINTAH PUSAT
Penyusunan anggaran merupakan hasil dari sebuah proses perencanaan yang bertahap dari penetapan kebijakan pemerintah yang diturunkan hingga teknis kegiatan di masing-masing unit-unit kerja di masing-masing kementerian/lembaga. Berikut ini merupakan gambaran proses dan tahapan penyusunan anggaran dari awal hingga akhir terbitnya dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA.
v  Januari
1. Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas anggaran.
2. K/L mengevaluasi baseline.
3. K/L dapat menyusun rencana inisiatif baru.
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan mengevaluasi baseline dan mengkaji usulan inisiatif baru.
v  Februari - Juli
1. Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal
Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran jangka menengah paling lambat pertengahan bulan Februari.
2. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyusun Pagu Indikatif.
Penyusunan Pagu Indikatif tersebut memperhatikan kapasitas fiskal dan pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Pagu Indikatif dimaksud dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Pagu Indikatif yang sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) disampaikan kepada K/L dengan surat yang ditandatangani Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan pada bulan Maret.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja K/L (Renja-K/L)
Penyusunan Renja-K/L ini berpedoman pada surat mengena Pagu Indikatif. Renja-K/L dimaksud disusun dengan pendekatan berbasis Kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu yang memuat : (a) kebijakan; (b) program; dan (c) kegiatan.
4. Trilateral Meeting
Proses penyusunan Renja-K/L dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.
5. K/L menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk bahan penyempurnaan rancangan awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN.
6. Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran K/L
Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-K/L, menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja-K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga. Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud menggambarkan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden yang dirinci paling sedikit menurut unit organisasi dan program.
Pagu Anggaran K/L disampaikan kepada setiap Kementerian/Lembaga paling lambat akhir bulan Juni.
7. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L
Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan:
a. Pagu Anggaran K/L;
b. Renja-K/L;
c. RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; dan
d. Standar biaya.
Penyusunan RKA-K/L dimaksud termasuk menampung usulan Inisiatif Baru. RKA-K/L merupakan bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum penelaahan antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.
8. K/L melakukan pembahasan RKA-K/L dengan DPR
Dalam hal K/L melakukan pembahasan RKA-K/L dengan DPR dalam rangka pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, pembahasan tersebut difokuskan pada konsultasi atas usulan Inisiatif Baru.
9. Penyesuaian atas usulan inisiatif baru
Dalam hal pembahasan RKA-K/L dengan DPR dilakukan, dapat dilakukan penyesuaian atas usulan inisiatif baru sepanjang:
a. Sesuai RKP
b. Pencapaian sasaran kinerja K/L
c. Tidak melampaui Pagu Anggaran K/L
10. Penelaahan RKA-K/L
Penelaahan RKA-K/L tersebut diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli. Penelaahan RKA-K/L dilakukan secara terintegrasi, yang meliputi:
a. Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja;
b. Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan RKP.
Menkeu mengoordinasikan penelaahan RKA-K/L dalam rangka penetapan Pagu RKA-K/L yang bersifat final.
v  Agustus – Desember
1. Penggunaan RKA-K/L dalam RAPBN
Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L hasil penelaahan untuk digunakan sebagai:
a. bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN; dan
b. dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN.
Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dibahas dalam Sidang Kabinet untuk kemudian hasilnya disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus.
2. Pembahasan anggaran dengan DPR
Pemerintah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober. Dalam hal pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN menghasilkan optimalisasi pagu anggaran, optimalisasi pagu anggaran tersebut digunakan oleh Pemerintah sesuai dengan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden.
3. Penyesuaian RKA-K/L
Hasil pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan bersifat final yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Kementerian/Lembaga untuk dilakukan penyesuaian RKA-K/L.
4. Penetapan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga
Alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dirinci menurut:
a. kebutuhan Pemerintah Pusat; dan
b. transfer kepada daerah.
Presiden menetapkan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara paling lambat tanggal 30 November.
5. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran
Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga menggunakan RKA- K/L yang telah disepakati dalam pembahasan dengan DPR paling lambat tanggal 31 Desember.
Ø  PEMERINTAH DAERAH
Proses Penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan rancangan kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan sebuah Nota Kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan Nota kesepakatan tersbut, KDH menyampaikan Surat Edaran yang berisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang kemudian ditindaklajuti oleh SKPKD-SKPKD dengan melakukan melakukan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran).
PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses Evaluasi. Proses penetapan Perda APBD baru dapat dilakukan jika Mendagri/Gubenur menyatakan bahwa  Perda APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dalam kasus tertentu dimana DPRD tidak mengambil keputusan bersama, Kepala Daerah dapat menuyusun Peraturan Kepala Daerah tentang APBD.




REFERENSI:

DR. BINSAR H. SIMANJUNTAK AK, MBA, CMA. 2010. PENERAPAN AKUNTANSI  BERBASIS AKRUAL DI SEKTOR PEMERINTAHAN DI INDONESIA
www.google.com Akuntansi Pemerintahan « Intanghina’s Weblog.html

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar